Appi Dorong Kebijakan Pengisian BBM di SPBU Tetap Berpihak pada Pengemudi Ojol
metromakassar.com, Senin (14/9/2026) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mendorong adanya kebijakan relaksasi atau pengecualian aturan ganjil-genap dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus bagi pengemudi ojek online (ojol).
Usulan ini disampaikan Appi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi se-Sulawesi Selatan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Ojol Tidak Terkena Pembatasan Ganjil Genap
Appi menekankan bahwa pengemudi ojol memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda dengan pengguna kendaraan pribadi.
Mereka bergantung sepenuhnya pada sepeda motor sebagai sarana utama mencari nafkah dengan intensitas operasional harian yang tinggi.
Pembatasan melalui aturan ganjil-genap dinilai akan semakin menekan pendapatan mereka, yang belakangan juga sudah terdampak oleh antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Teman-teman ojol ini mobilitasnya sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Jika memungkinkan, kebijakan di SPBU perlu direlaksasi terhadap aturan ganjil-genap karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Identitas Khusus Agar Tepat Sasaran
Untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan, Appi mengusulkan pemberian tanda atau identitas khusus pada kendaraan ojol.
Hal ini bertujuan agar petugas di lapangan dapat dengan mudah memverifikasi dan membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi.
Namun, ia menegaskan bahwa relaksasi ini harus didampingi oleh petunjuk pelaksanaan (juklak) yang tegas hasil koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi, pemilik SPBU, dan satuan tugas (satgas) terkait.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada ojol, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin bermain di dalamnya,” tegas Appi.
Pertamina Proaktif dan lebih akurat Pada pola konsumsi masyarakat
Selain menyoroti isu pengemudi ojol, Appi juga mendesak Pertamina untuk bersikap lebih proaktif dalam menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.
Ia menilai penambahan kuota tidak seharusnya baru dilakukan setelah kelangkaan atau antrean panjang terjadi.
Pertamina diminta memiliki perhitungan yang lebih akurat terhadap pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah.
Appi mencontohkan, ketika permintaan masyarakat terhadap Pertalite sangat tinggi namun stok di lapangan terbatas sementara jenis BBM lain melimpah, kondisi ini berpotensi memicu penumpukan antrean dan pergeseran permintaan yang tidak efisien.
“Ketersediaan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota juga meminta Pertamina untuk mengkaji ulang disparitas harga antarjenis BBM.
Perbedaan harga yang signifikan dinilai dapat memicu “migrasi” atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu, yang justru akan menambah beban warga jika tidak diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai.
Monev Sejumlah Kepala Daerah
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati.