HukumMakassarPendidikan

Kejari Makassar Hentikan Sementara Penyelidikan Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah

MAKASSAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar memutuskan untuk menghentikan sementara penanganan kasus dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Langkah strategis ini diambil guna memberikan kepastian hukum, sembari menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak Inspektorat.

Penanganan Dihentikan Menunggu Fakta Baru

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar, Sulfikar, membenarkan langkah penghentian sementara tersebut saat dikonfirmasi awak media, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa penantian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat dinilai krusial untuk melihat adanya potensi temuan baru.

“Kami hentikan untuk memberikan kepastian hukum, sembari menunggu LHP dari Inspektorat. Siapa tahu ada penyidik yang bisa menemukan fakta baru lagi,” ujar Sulfikar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Maros.

Belum Ada Indikasi Perbuatan Melawan Hukum

Sulfikar menegaskan bahwa hingga tahap ini, pihak kejaksaan belum menemukan fakta yang mengarah pada dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bukti-bukti yang terkumpul sejauh ini juga dinilai belum memadai untuk melanjutkan proses pengusutan lebih lanjut.

“Belum ditemukan fakta-fakta yang mengarah ke PMH, dan belum didukung oleh fakta-fakta lain yang menguatkan,” tambahnya.

Klarifikasi terhadap Belasan Saksi dan Jejak Video Viral

Sebelum memutuskan untuk menghentikan penanganan perkara, Kejari Makassar telah melakukan serangkaian upaya klarifikasi.

Sebanyak sedikitnya 15 saksi, yang terdiri dari para kepala sekolah dan sejumlah pejabat di lingkungan Disdik Makassar, telah diperiksa.

Langkah ini bertujuan menelusuri dugaan adanya permintaan uang yang dikaitkan dengan proses pengangkatan atau penempatan kepala sekolah di kota tersebut.

Kasus ini mencuat ke permukaan dan menyita perhatian publik setelah sebuah video beredar luas di media sosial.

See also  FORKOT Makassar 2026 Libatkan 15 Kecamatan, Target Olahraga Tradisional Jadi Budaya Warga

Dalam rekaman itu, sejumlah individu yang mengaku sebagai mantan calon kepala sekolah menyampaikan dugaan adanya permintaan uang sebagai syarat untuk mendapatkan jabatan strategis tersebut.

Pengakuan dalam video tersebut awalnya menjadi pemicu utama pendalaman perkara oleh Kejari Makassar.

Menentukan Arah Penyelidikan Selanjutnya

Meski demikian, berdasarkan keterangan resmi pihak kejaksaan, bukti yang ada saat ini belum cukup untuk mengonfirmasi dugaan tindak pidana.

Penanganan perkara kini sepenuhnya menunggu keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

Hasil pemeriksaan independen tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berpotensi menjadi dasar hukum untuk menelusuri kembali dugaan tersebut, apabila memang terdapat fakta baru yang terungkap.

Dengan demikian, perkembangan lebih lanjut perkara ini akan sangat bergantung pada temuan objektif dari Inspektorat.

Apabila LHP mengindikasikan adanya anomali atau pelanggaran, Kejaksaan Negeri Makassar tidak menutup kemungkinan untuk mengaktifkan kembali proses penyidikan guna menegakkan supremasi hukum dan integritas di lingkungan pendidikan Kota Makassar. (bly)