Menghadap Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres di Puncak Polemik Ijazah


metromakassar.com, JAKARTA – Dinamika politik dan hukum yang melanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berujung pada keputusan penting.
Gibran secara resmi menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Niat tersebut disampaikan secara langsung dalam sebuah pertemuan empat mata yang berlangsung intensif selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Informasi krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan.
Pertemuan Empat Mata dan Arahan Presiden
Dalam keterangannya kepada awak media, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden berjalan dalam suasana kekeluargaan dan kenegaraan yang kondusif.
Ia meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat terkait respons Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri tersebut.
“Bapak Presiden tidak menolak niat yang disampaikan oleh Bapak Wapres. Namun, sebagai pemimpin negara, Bapak Presiden memberikan sejumlah saran dan arahan bijaksana terkait langkah-langkah kenegaraan ke depan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menambahkan, keputusan untuk mundur atau tidaknya sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gibran setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh Kepala Negara.
Badai Polemik Ijazah dan Ancaman HMP
Keputusan Gibran untuk menyampaikan niat mundur tidak lepas dari badai dinamika hukum dan politik yang beberapa waktu terakhir menyita perhatian publik.
Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah Gibran telah bergulir hingga ke meja hijau, memancing putusan dan perdebatan dari Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Di ranah politik, tekanan semakin memuncak seiring dengan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digagas oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kombinasi antara tekanan hukum dan politik ini dinilai menjadi katalisator bagi Gibran untuk mengambil langkah pengunduran diri, demi menjaga stabilitas roda pemerintahan dan memisahkan urusan pribadi dari kepentingan negara.
Jalur PTUN: Pembuktian Integritas Dokumen
Meski menyatakan niat untuk mundur dari jabatan strategis, Gibran tidak tinggal diam terkait tudingan yang menyasar integritas dokumen pendidikannya.
Ia meminta kesempatan dan ruang yang adil untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum yang sah dan berkeadilan.
Gibran berencana menempuh proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai arena pembuktian.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, sekaligus menjawab keraguan publik yang dihembuskan oleh berbagai pihak selama ini.
“Wapres meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di PTUN. Ini adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk membela kebenaran atas dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme hukum yang berlaku,” pungkas Prasetyo menutup konferensi pers.
Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan belum merilis surat resmi terkait status kepegawaian Wakil Presiden, sembari menunggu proses hukum di PTUN dan keputusan final dari Gibran Rakabuming Raka. (red)


