MakassarPemerintahan

Reshuffle 29 Pejabat Eselon II, Munafri Arifuddin Tegas: Hentikan Praktik Jual Beli Jabatan, Tidak Ada Lagi ‘Raja Kecil’ di OPD!

metromakassar.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Kabinet MULIA mengalami pergeseran posisi dalam upaya penataan ulang struktur pemerintahan.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Langkah strategis ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan implementasi nyata dari peta manajemen talenta. Dari 29 pejabat yang dimutasi, 12 di antaranya dipertahankan pada posisi semula, sementara sisanya mengisi pos-pos krusial, termasuk jajaran staf ahli dan asisten yang kini didominasi oleh wajah-wajah baru.

Penyegaran Kabinet MULIA: Mutasi Berbasis Talenta, Bukan Rasa Suka

Dalam arahannya, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, memberikan pesan tegas terkait esensi dari perombakan kabinetnya.

Ia meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak memaknai mutasi ini sebagai bentuk ketidakpercayaan atau upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ini adalah momentum untuk membuktikan kualitas kepemimpinan, memperkuat integritas, dan mempercepat kinerja pemerintahan,” tegas Munafri.

Penyegaran Kabinet MULIA, lanjutnya, dirancang untuk menciptakan komposisi birokrasi yang adaptif, profesional, dan lincah.

Didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Munafri menginstruksikan pejabat yang mendapat amanah baru untuk segera melakukan konsolidasi internal.

“Keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata, tetapi sangat bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.

Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan,” imbuhnya.

Peringatan Keras Antikorupsi: “Hentikan Jual Beli Jabatan!”

Menyoroti aspek integritas, Munafri memberikan peringatan keras terkait tata kelola pemerintahan yang bersih.

See also  Esensi Abunawas Versi Modern: Di Balik Kemeja Lusuh “Orang Kecil” Menjadi Otak Besar Istana

Ia menyinggung kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum genap sebulan sebelumnya memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap Pemkot Makassar.

Catatan tersebut, menurut Appi, harus dijadikan alarm keras bagi seluruh pejabat. Ia secara spesifik melarang praktik penyimpangan, mulai dari rekayasa pengadaan barang dan jasa, mafia tanah, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini harus dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba-coba lagi.

Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” pinta Munafri dengan nada serius.

Larangan Jadi ‘Raja Kecil’ dan Instruksi Wajib Menulis Buku

Munafri juga menyoroti budaya kepemimpinan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia melarang kepala OPD membangun sekat eksklusivisme atau merasa sebagai penguasa tunggal di instansinya.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik, serta memberikan suri teladan,” tegasnya.

Selain menuntut kesinambungan program agar tidak ada yang terhenti akibat pergantian pejabat, Munafri mengeluarkan instruksi unik terkait budaya literasi dan inovasi.

Ia mewajibkan setiap kepala OPD untuk menuangkan gagasan intelektualnya dengan minimal menerbitkan satu buku terkait kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kota Makassar.

“Setiap bulan akan ada evaluasi. Kita melihat kinerja, koordinasi, dan capaian. Tidak ada gunanya pelantikan ini kalau tidak ada perubahan signifikan. Kita harus bekerja dengan angka-angka dan hasil yang terukur, bukan sekadar kata-kata,” pungkas Ketua IKA FH Unhas itu.

Aliyah Mustika Ilham: Amanah dan Integritas Kunci Pelayanan Publik

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pergeseran posisi harus disambut dengan semangat pengabdian yang lebih besar.

See also  Makassar Dilanda Krisis Energi Multidimensi: LPG Langka, Antrean BBM Mengular, hingga Pemadaman Bergilir

Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah tumpukan capaian administratif, melainkan seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membangun kolaborasi yang kuat demi mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” harap Aliyah.

Aliyah juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif di setiap OPD, di mana potensi sumber daya aparatur dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas Pemkot Makassar.


CATATAN REDAKSI: DAFTAR LENGKAP PERGESERAN PEJABAT

A. 29 Pejabat yang Mengalami Pergeseran Jabatan:

  1. Evie Aprialti, S.E. (Kadis Perdagangan & Perindustrian ➔ Kadis Perpustakaan)
  2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si. (Kadis Perpustakaan ➔ Kadis Ketahanan Pangan)
  3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP. (Kadis Ketahanan Pangan ➔ Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
  4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M. (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ➔ Kadis Kearsipan)
  5. Fahyuddin, A.P., M.H. (Kadis Kearsipan ➔ Sekretaris DPRD)
  6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si. (Sekretaris DPRD ➔ Kepala BPKAD)
  7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si. (Kepala BPKAD ➔ Kepala Bappeda)
  8. Dahyal, S.Sos., M.Si. (Kepala Bappeda ➔ Asisten Administrasi Umum Setdakot)
  9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol. (Asisten Administrasi Umum ➔ Kadis Kominfo)
  10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. (Kadis Kominfo ➔ Kadis Pemuda dan Olahraga)
  11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S. (Kadis Pemuda dan Olahraga ➔ Kadis Koperasi, UKM)
  12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. (Kadis Koperasi, UKM ➔ Kepala BPBD)
  13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. (Kepala BPBD ➔ Kadis Pendidikan)
  14. Achi Soleman, S.STP., M.Si. (Kadis Pendidikan ➔ Kadis PMPTSP)
  15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. (Kadis PMPTSP ➔ Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot)
  16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan ➔ Kadis Ketenagakerjaan)
  17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si. (Kabag Umum Setdakot ➔ Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman)
  18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP. (Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman ➔ Kadis Penataan Ruang)
  19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si. (Kadis Penataan Ruang ➔ Kadis Pekerjaan Umum)
  20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. (Kadis Pekerjaan Umum ➔ Kadis Lingkungan Hidup)
  21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M. (Kadis Lingkungan Hidup ➔ Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial)
  22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si. (Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial ➔ Kepala Bakesbangpol)
  23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes. (Direktur UPT RSUP Daya ➔ Kadis Kesehatan)
  24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. (Kadis Kesehatan ➔ Direktur UPT RSUP Daya)
  25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP. (Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial Dinsos ➔ Kadis Perikanan dan Pertanian)
  26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. (Kadis Perikanan dan Pertanian ➔ Kadis Pertanahan)
  27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si. (Kadis Pertanahan ➔ Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakot)
  28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P. (Kadis Dukcapil ➔ Kadis Perdagangan dan Perindustrian)
  29. Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T. (Bakesbangpol ➔ Kadis Dukcapil)
See also  Gardu SHONIC Makassar Gelar Turnamen Domino 48: Perkuat silaturrahmi antar Gardu se Kota Makassar

B. 12 Pejabat OPD yang Dipertahankan (Tidak Bergeser):

  1. Muhammad Rheza (Kadis Perhubungan)
  2. Andi Bukti Djufrie (Kadis Sosial)
  3. Andi Azma Zulistia Ekayanti (Kepala Inspektorat)
  4. Andi Irwan Bangsawan (Kadis DPPKB)
  5. Aidil Adha (Kepala BRIDA)
  6. Achmad Hendra Hakamuddin (Kadis Pariwisata)
  7. Hasanuddin (Kepala Satpol PP)
  8. Ita Isdiana Anwar (Kadis DP3A)
  9. Andi Pattiware (Kadis Kebudayaan)
  10. Andi Asminullah (Kepala Bapenda)
  11. Fadly Wellang (Kadis Damkar dan Penyelamatan)
  12. Andi Herfida Attas (Staf Ahli)

(*)