Wali Kota Munafri Beri Ultimatum Sepekan ke Camat: Validasi Data Penerima Iuran Sampah Gratis Wajib Tuntas
Selain Ketepatan Data Berbasis Rumah Tangga, Wali Kota Makassar Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Jadwal Pembuangan dan Pengangkutan untuk Efektivitas Subsidi Miliaran Rupiah
METROMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh camat di wilayahnya. Ia meminta validitas data penerima program iuran sampah gratis harus diselesaikan dalam tempo satu minggu.
Penegasan ini disampaikan bersamaan dengan tuntutan kejelasan jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah yang seragam di setiap kecamatan.
Perintah tersebut dikeluarkan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Sampah bersama seluruh camat di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat yang juga dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Melinda Aksa, Sekda Andi Zulkifly Nanda, serta Kepala DLH Helmy Budiman itu, orang nomor satu di Makassar menekankan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknis pengangkutan, melainkan akurasi data menjadi fondasi utama kebijakan subsidi.
“Pertama, persoalan data yang akurat soal iuran sampah di tiap kecamatan adalah yang paling penting,” ujar Munafri, sapaan akrab Appi, seperti dikutip dari pernyataan resmi Pemkot Makassar, Selasa (25/8/2026).
Hitung Rumah, Bukan Meteran Listrik
Munafri menyoroti masih adanya perbedaan pemahaman di tingkat kewilayahan terkait kriteria penerima manfaat, besaran tarif, hingga aturan baru yang telah ditetapkan.
Ia secara spesifik melarang camat dan lurah sekadar mengandalkan data administratif pelanggan listrik PLN sebagai acuan pendataan.
“Jangan dihitung data meteran listrik PLN-nya, jangan dihitung kWh-nya. Tapi, hitung rumahnya. Ini hitung rumah,” tegas Munafri.
Menurutnya, ketergantungan pada data kelistrikan berpotensi menciptakan selisih signifikan antara catatan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Oleh karena itu, ia memerintahkan camat dan lurah melakukan verifikasi ulang (recheck) dari rumah ke rumah guna memastikan ketepatan sasaran penerima fasilitas gratis.
Langkah ini dinilai krusial mengingat rencana pemerintah untuk memperluas cakupan subsidi bagi pelanggan daya 900 VA hingga 1.300 VA.
“Kenapa saya butuh validasi ini? Karena kita mau menaikkan lagi ke meteran 900 sampai 1.300 VA dan mencoba mengkaji agar mereka masuk sebagai penerima iuran sampah gratis,” jelasnya.
Subsidi Miliaran Rupiah Butuh Komunikasi yang Tepat
Politisi Golkar itu juga memaparkan besarnya beban anggaran negara dalam program ini. Saat ini, sekitar 63.000 kepala keluarga (KK) telah menikmati iuran sampah gratis. Jika dikalkulasikan, nilai subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai miliaran rupiah.
“Artinya, sebenarnya kita sudah memberikan gratis kepada lebih dari 63.000 KK yang ada di Kota Makassar ini,” ungkapnya.
Meski merupakan bentuk keberpihakan pemerintah, Munafri mengingatkan bahwa manfaat program ini harus dikomunikasikan dengan baik.
Ia mengakui sosialisasi kebijakan belum merata, sehingga banyak camat dan lurah kesulitan menjelaskan detail aturan kepada warga akibat minimnya penguasaan data.
“Tidak sedikit apa yang pemerintah buat tidak dipahami karena aparat di wilayah tidak mampu membangun narasi akibat tidak punya data.
Jangan sampai kita ikut terbawa arus isu masyarakat karena kita tidak punya data valid untuk menyampaikan,” tegas mantan CEO PSM Makassar itu.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan wajib menjawab pertanyaan publik berbasis data, bukan asumsi.
Skema tarif yang berlaku saat ini pun harus dipahami utuh: pelanggan R1/450 VA dan R1/900 VA subsidi dibebaskan dari iuran; R1M/900 VA non-subsidi dikenakan Rp15.000; R1/1.300 VA sebesar Rp20.000; dan R1/2.200 VA sebesar Rp30.000 per bulan.
Sinkronisasi Waktu Buang dan Angkut
Selain validasi data, Munafri memberikan penekanan khusus pada pengaturan waktu pembuangan dan pengangkutan sampah.
Ia meminta camat berkoordinasi dengan lurah dan petugas kebersihan untuk menetapkan jam pasti yang disepakati bersama dan diterapkan secara konsisten.
“Camat dan lurah harus sepakati waktu. Supaya ketika sampah diangkut pada jam tertentu, tidak ada lagi sampah berseliweran,” tuturnya.
Kondisi saat ini sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara waktu buang warga dengan jadwal angkut petugas, sehingga titik-titik yang baru saja dibersihkan kembali kotor seiring meningkatnya aktivitas warga di siang hari.
Munafri mengingatkan bahwa perbedaan pendapat mengenai jadwal angkut harus diselesaikan melalui komunikasi yang persuasif, bukan dengan mengabaikan prosedur.
“Sekali lagi saya ingatkan, pastikan persoalan sampah ini tertangani dengan baik. Alhamdulillah, makin ke sini sudah menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih baik,” pungkasnya. (*)