Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Appi Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat

metromakassar.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian nota keuangan ini dilakukan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).

Dalam paparannya, Appi menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian nominal atau administrasi belaka.

Lebih dari itu, penyesuaian ini diarahkan agar setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat dan solusi bagi warga.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan ini menjadi program yang bermanfaat. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar penggunaan anggaran terkontrol, diawasi dengan baik, dan menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.

Appi berharap struktur anggaran yang disusun mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas pembangunan kota.

Secara makro, Ranperda Perubahan APBD 2026 mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika kondisi fiskal daerah.

Total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,56 triliun, mengalami penurunan sekitar 2,75 persen (Rp128 miliar) dari target APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun.

Penurunan ini dipengaruhi oleh revisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp2,27 triliun (turun 2,47 persen) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2,228 triliun (turun 5,80 persen).

Namun, ada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp65 miliar yang baru dianggarkan dalam perubahan ini.

Di sisi pengeluaran, total belanja daerah justru meningkat 1,76 persen menjadi Rp5,26 triliun. Rinciannya, Belanja Operasi naik menjadi Rp4,33 triliun, sementara Belanja Modal disesuaikan turun menjadi Rp919 miliar. Belanja Tidak Terduga tetap dipertahankan di angka Rp15 miliar.

Kondisi ini menciptakan defisit sebesar Rp699,85 miliar. Namun, Appi memastikan defisit tersebut aman karena akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI.

Total pembiayaan netto direncanakan mencapai Rp699,85 miliar, atau naik 45,80 persen dibanding target awal.

1. Peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
3. Pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
4. Pengembangan pusat inovasi, seni, budaya, dan pariwisata.
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, serta penegakan ketertiban umum.
6. Peningkatan akses pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta penguatan kepemudaan dan olahraga.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menyampaikan penyesuaian strategis pada beberapa proyek.

Rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi, yang belum dapat dilaksanakan tahun ini, akan dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun depan.”Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ucapnya.

Untuk mengoptimalkan serapan dan efisiensi anggaran, Pemkot Makassar akan menerapkan skema tender dini.

Proyek-proyek yang perencanaannya sudah matang, termasuk proyek multiyears, akan langsung dieksekusi pada Januari 2027 tanpa harus menunggu triwulan pertama berakhir.

“Jadi, setelah anggarannya selesai, langsung digenjot di bulan Januari. Tidak perlu menunggu bulan tiga baru ada kegiatan,” jelasnya.

Mengakhiri penyampaian nota keuangan, Appi mengajak seluruh elemen untuk menjadikan kebijakan fiskal ini sebagai bukti kolaborasi.

“Mari kita jadikan ini bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi. Makassar hari ini sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)