HukumMakassarPemerintahan

KPK Ingatkan Pemkot Makassar Soal Potensi Korupsi Pengadaan dan Pokir DPRD

MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi ⁦(KPK)⁩ RI kembali mempertegas komitmennya dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota ⁦(Pemkot)⁩ Makassar.

Lembaga antirasuah ini menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah ⁦(OPD)⁩, mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah, guna membangun ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.‎

Langkah penguatan integritas ini digaungkan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal yang dihelat Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).

Fokus pada Empat Sektor Krusial

‎Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menyatakan bahwa lembaganya melakukan pendalaman melalui uji petik (spot check) administrasi dan pencocokan dokumen.

Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi celah korupsi sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum.‎

Dalam evaluasinya, KPK menyoroti empat sektor krusial yang rawan menjadi temuan, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran ⁦(pokir)⁩ DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan ⁦(Setwan)⁩.

‎Edi menegaskan bahwa keempat poin tersebut masih berstatus catatan yang memerlukan klarifikasi, bukan vonis pelanggaran.

“Kami ingin memastikan tidak ada salah persepsi. Setiap catatan harus didalami lebih lanjut agar objektif,” ujarnya.‎

Ancaman ‘Kejar Tayang’ Anggaran Akhir TahunPerhatian khusus KPK juga tertuju pada manajemen waktu pelaksanaan anggaran.

Mengingat tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan dua bulan, Edi memberikan peringatan keras terkait potensi praktik ‘kejar tayang’ yang berujung pada penurunan kualitas pekerjaan atau penyimpangan.‎

Ia mengimbau agar pemerintah kota tidak memaksakan penyelesaian paket pekerjaan secara terburu-buru.

“Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi atensi khusus kami,” tegas Edi.‎

Sebagai solusi, KPK mendorong agar seluruh catatan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ⁦(APIP)⁩, dalam hal ini Inspektorat Kota Makassar.

Apabila menemui kendala, pengawasan dapat ditingkatkan ke Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal ⁦(Itjen)⁩ Kementerian Dalam Negeri.

‎Edi memastikan bahwa proses klarifikasi masih dapat diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran ini.

Sementara untuk audit pekerjaan yang telah rampung, prosesnya dapat berlanjut hingga awal tahun 2027.

“Kami akan terus memonitor hasil tindak lanjutnya,” pungkas Edi.‎

Wali Kota Makassar: Inspektorat Akan Bekerja Optimal

Merespons arahan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh catatan KPK.

Ia menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk segera melakukan audit dan klarifikasi secara objektif terhadap anomali yang ditemukan.‎

Munafri menilai catatan dari KPK merupakan bahan evaluasi yang serius untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia berharap, melalui pendalaman yang detail, berbagai temuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif tanpa menyisakan persoalan hukum.

‎”Inspektorat akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Munafri.‎

Perbaikan Tata Kelola dan Pengawasan DPRD

Selain mengevaluasi eksekutif, Munafri juga menyinggung adanya catatan terkait dewan yang akan turut diaudit oleh Inspektorat.

Ia akan menunggu hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar pengambilan langkah perbaikan.

‎Lebih jauh, Munafri berharap koordinasi dengan KPK ini bukan sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan momentum untuk membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.‎

“Dengan arahan KPK, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus benar-benar tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tutup Munafri. (*)

See also  Buka Rangkaian HUT ke-419, Pemkot Makassar Tegaskan Budaya sebagai Fondasi Kota Inklusif