Membaca Etika Politik dari Satu Kursi yang Tak Terisi

OPINI POLITIK : Oleh ABUNAWAS

METROMAKASSAR.COM, Makassar – Di tengah hiruk-pikuk arena politik lokal yang identik dengan sorak sorai dan simbol-simbol kepatuhan, sebuah kursi yang ditinggalkan kerap kali lebih “berisik” dan bermakna daripada deretan pidato yang menggema.

Baru-baru ini, sebuah forum konsolidasi partai di tingkat daerah diwarnai oleh sebuah insiden kecil yang memicu gelombang spekulasi besar. Seorang kepala daerah yang juga memegang peranan penting di struktur partai tidak muncul dalam acara tersebut

Hanya ada satu kursi kosong. Namun, dari situlah berbagai narasi mulai dibangun

Dalam dunia politik, kursi adalah simbol yang sarat makna. Duduk di atasnya bisa dimaknai sebagai bukti ketaatan, sementara meninggalkannya bisa dibaca sebagai simbol perlawanan. Duduk di posisi yang salah bahkan bisa memicu tuduhan ambisi tersembunyi. Singkatnya, kursi telah bermetamorfosis menjadi alat ukur kesetiaan

Tak pelak, ketidakhadiran sang kepala daerah ini langsung dibingkai oleh para pengamat sebagai krisis etika politik. Muncul tudingan bahwa ia gagal mengelola dinamika internal, melupakan jasa partai, hingga mengabaikan peran tokoh senior yang dulu mengantarkannya ke puncak kekuasaan

Begitulah cara kerja mesin politik. Seseorang absen dari satu meja rapat, dan seketika puluhan teori konspirasi serta spekulasi motif pun dirangkai. Padahal, bisa jadi ia sedang sibuk mengurus urusan negara yang jauh lebih mendesak

Seringkali ada satu hal fundamental yang terlupakan dalam perdebatan ini: ketika seseorang resmi menjabat sebagai kepala daerah, kursi yang ia tempati bukan lagi sekadar kursi partai. Di atasnya, terpatri mandat dari rakyat

Ada tumpukan sampah yang harus diangkut, kemacetan yang harus diurai, dan pelayanan publik yang harus diperbaiki. Ada kemiskinan, bencana lingkungan, dan krisis kesehatan yang tidak akan pernah berhenti bekerja hanya karena jadwal konsolidasi partai sedang berlangsung

Oleh karena itu, menyamakan kehadiran fisik dalam rapat partai dengan tingkat loyalitas adalah sebuah kekeliruan logika. Partai memang entitas yang penting, namun rakyat tidak memberikan suaranya agar kepala daerah mereka menjadi peserta rapat yang paling rajin. Rakyat memilih mereka untuk bekerja menyelesaikan masalah.

Di sinilah politik sering kali kehilangan arah. Energi yang seharusnya difokuskan untuk melayani publik malah habis terkuras untuk menganalisis gestur: siapa yang datang terlambat, siapa yang pulang lebih cepat, atau siapa yang duduk menjauh. Politik berubah menjadi seni menerjemahkan bahasa tubuh, di mana ketidakhadiran langsung divonis sebagai kemarahan, dan pulang lebih awal dicap sebagai pembangkangan

Narasi tentang “jasa” dalam politik juga perlu dikritisi. Dalam praktik politik kita, dukungan sering kali diperlakukan seperti surat utang yang tidak memiliki masa kedaluwarsa. Kalimat seperti “dulu saya yang mengusungnya” atau “saya yang membuka jalannya” sering dijadikan alat tagihan

Memang, sejarah politik mencatat siapa yang mendukung. Namun, masalah muncul ketika jasa tersebut ditagih seumur hidup. Kemenangan dalam Pilkada bukanlah hadiah eksklusif dari seorang mentor kepada muridnya

Kemenangan adalah hasil kolaborasi massif: ada kandidat, partai, relawan, tim sukses, tokoh masyarakat, hingga pemilih di tingkat paling akar. Dan yang paling krusial, ada rakyat yang secara mandiri mencoblos di bilik suara

Menyederhanakan kemenangan elektoral sebagai “utang budi” pribadi sama saja dengan merendahkan inteligensi rakyat, seolah mereka hanya objek pesuruh. Demokrasi adalah sebuah kontrak publik, bukan transaksi utang-piutang yang diwariskan turun-temurun.

Tentu saja, absen dari rapat partai tidak serta-merta bisa dibenarkan begitu saja. Disiplin organisasi, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap forum tetaplah hal yang wajib.

Namun, kita harus bisa membedakan antara etika organisasi dan sekadar etika politik (pencitraan). Etika organisasi berbicara tentang tanggung jawab pada institusi, sementara etika politik sering kali hanya berkutat pada bagaimana seseorang terlihat patuh di depan lensa kamera

Seorang politisi bisa saja hadir di setiap rapat, menghafal semua yel-yel partai, dan selalu mengucapkan “siap loyal”, namun gagal total saat berhadapan dengan masalah rakyat. Sebaliknya, seseorang mungkin melewatkan satu forum politik, namun menghabiskan waktunya di lapangan untuk menyelesaikan masalah warganya.

Yang pertama memiliki presensi. Yang kedua memiliki kinerja. Dalam demokrasi yang sehat, kinerja seharusnya selalu mengalahkan sekadar kehadiran fisik

Politik memang menuntut seni mengatur jarak. Terlalu dekat dengan elite dituduh sebagai boneka, terlalu mandiri dikhianati. Ini adalah permainan yang serba salah

Kedewasaan politik sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berteriak loyal, melainkan dari bagaimana ia bertanggung jawab atas mandat rakyatnya dan bagaimana ia mengkomunikasikan prioritasnya kepada partai. Partai butuh disiplin, pemerintahan butuh ruang untuk mandiri, dan rakyat butuh hasil nyata. Ketiganya harus bisa berjalan beriringan.

Masalah baru akan muncul jika partai politik berubah menjadi “ruang kaca” yang steril. Sebuah institusi di mana setiap gerak-gerik diawasi, setiap perbedaan dianggap pembangkangan, dan kemandirian dinilai sebagai pengkhianatan.

Padahal, partai politik bukanlah klub penggemar yang menuntut keseragaman mutlak. Ia adalah institusi demokrasi yang seharusnya mampu merangkul perbedaan. Organisasi yang hanya merasa kuat ketika semua anggotanya mengangguk setuju bukanlah organisasi yang kuat; itu hanyalah organisasi yang kehilangan ruang untuk berpikir kritis

Kembali pada satu kursi kosong di sore itu. Kita boleh mengkritiknya dari kacamata disiplin organisasi. Namun, jangan terburu-buru mengisinya dengan prasangka pengkhianatan atau ketidaksyukuran tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.

Kursi itu sendiri bisu. Kitalah yang membuatnya berisik dengan tafsir-tafsir kita sendiri. Sering kali, suara yang paling keras bukanlah fakta, melainkan ego dan prasangka

Pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari tebalnya buku absen rapat partai, melainkan dari apakah wilayah yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Begitu pula dengan partai politik; kejayaannya tidak diukur dari seberapa rapi kadernya duduk di dalam ruangan, melainkan dari mampukah mereka melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada publik

Jika loyalitas akhirnya hanya direduksi menjadi daftar hadir, maka kita sedang membangun demokrasi yang rajin mengabsen, namun malas bekerja. Dan jika satu kursi kosong saja mampu membuat kita panik mencari-cari pengkhianat, barangkali yang sebenarnya kosong bukanlah kursi tersebut. Melainkan kelapangan pikiran kita untuk memahami esensi politik yang sesungguhnya