Raih Penghargaan KompasTV, Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga ke Pulau Terpencil

METROMAKASSAR.COM, JAKARTA — Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memajukan sektor pendidikan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menerima penghargaan “Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan” dari KompasTV.

Anugerah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi dalam menjamin akses pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh warga.

Menanggapi apresiasi tersebut, Munafri menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus dijamin negara. Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Makassar tidak sekadar pembebasan biaya, melainkan sebuah paket utuh yang mencakup jaminan ketersediaan fasilitas yang memadai.

“Kita harus melihat esensi hak tersebut. Pendidikan adalah hak terpenting yang harus terjamin. Komitmen kami bukan hanya soal gratis, tetapi bagaimana memberikan akses infrastruktur yang layak agar masyarakat bisa menikmatinya,” ujar Munafri, Kamis (10/9/2026).

Salah satu sorotan utama dalam kebijakan pendidikan Makassar adalah perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan. Munafri tidak ingin ada ketimpangan kualitas layanan pendidikan antara sekolah di daratan dan kepulauan.

Untuk menjaga motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil, Pemkot Makassar menerapkan skema tunjangan berbasis zona jarak penugasan. Guru yang bertugas di pulau dengan akses lebih sulit akan mendapatkan insentif yang lebih besar.

“Semakin jauh lokasi penugasan, semakin besar dukungan biaya yang diberikan. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjembatani tantangan akses dan menjaga motivasi guru agar tetap mengajar dengan optimal,” jelas Appi.

Selain kesejahteraan guru, pembenahan fisik sekolah di kepulauan juga menjadi prioritas. Sejumlah pulau seperti Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, hingga Barrang Caddi telah masuk dalam agenda revitalisasi. Penanganan mencakup perbaikan bangunan yang rusak akibat abrasi, pengadaan mebel, hingga fasilitas penunjang.

“Kerusakan sekolah akibat abrasi di Bone Tambu tahun ini juga telah kita realisasikan perbaikannya. Hampir seluruh wilayah kepulauan masuk dalam agenda pembenahan,” tambahnya.

Ke depan, Pemkot Makassar berencana meningkatkan standar fasilitas sekolah di kepulauan dengan pendekatan teknologi dan energi hijau. Rencana penyediaan jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan solar panel disiapkan untuk memastikan kemandirian energi dan kesetaraan fasilitas belajar.

“Ke depannya tidak hanya ruang kelas. Kami juga akan memastikan pasokan listrik, internet, dan solar panel di sekolah-sekolah pulau berfungsi baik. Tujuannya satu: anak-anak di kepulauan harus mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan mereka yang berada di pusat kota,” pungkas Munafri. (*)