Revolusi Kebersihan Makassar: Appi Arifuddin Targetkan Adipura 2026 Lewat Budaya Berkelanjutan, Tinggalkan ‘Gerakan Dadakan’



metromakassar.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan urgensi pembangunan budaya bersih yang berkelanjutan sebagai fondasi utama Kota Makassar dalam menghadapi Penilaian Program Adipura Tahun 2026.
Langkah strategis ini menuntut keterlibatan total seluruh elemen, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Appi saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Turut hadir dalam forum strategis ini Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta perwakilan camat yang diwakili oleh sekretaris camat (sekcam).
Transformasi Sistem dan Urgensi Kolaborasi
Appi menyoroti bahwa mekanisme dan pola penilaian Adipura kini telah mengalami transformasi signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi langkah dan pembagian tanggung jawab yang tegas di seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan secara kolektif. Seluruh elemen harus bergerak dan memahami porsi masing-masing, mengingat sistem penilaian Adipura kini telah berbeda dan lebih komprehensif,” tegasnya.
Menurut Appi, menjaga kebersihan kota tidak boleh lagi terjebak dalam pola reaktif atau “gerakan dadakan” yang hanya masif menjelang jadwal penilaian.
Pola kerja semacam itu dinilai tidak efisien, baik dari segi pengerahan tenaga, anggaran, maupun waktu, sementara roda pelayanan pemerintahan lainnya harus tetap berputar.
Mengakhiri Budaya Instan, Fokus pada Akar Rumput
Sebagai solusi jangka panjang, Wali Kota mendorong agar budaya bersih dibangun dari unit terkecil, yakni tingkat RT/RW.
Salah satu strategi inovatif yang akan digulirkan adalah kompetisi kebersihan antarkelurahan untuk memacu partisipasi masyarakat dan menjaga konsistensi wilayah.
“Saya ingin kebersihan dimulai dari RT/RW. Kita akan gelar kompetisi di tingkat tersebut agar ada kontinuitas yang terbangun.
Dengan begitu, saat penilaian Adipura tiba, kita tidak perlu panik karena kebersihan sudah menjadi napas dan kebiasaan keseharian,” ujar orang nomor satu di Kota Makassar itu.
Lebih lanjut, Appi menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk tidak sekadar berperan sebagai pengawas, melainkan turun langsung menggerakkan aparat di wilayahnya.
Ia meminta para sekcam yang hadir untuk mengambil peran aktif dalam memastikan eksekusi program di lapangan.
Sinergi Lintas Sektor dan Atensi Khusus pada Pasar Tradisional
Appi menekankan bahwa tanggung jawab kebersihan adalah tugas lintas sektor, bukan hanya beban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau petugas kebersihan semata.
Kolaborasi ini harus mencakup Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, pertokoan, hingga perkantoran.
Secara khusus, Wali Kota meminta Perumda Pasar memberikan atensi serius pada penataan dan kebersihan pasar tradisional.
Mengingat pasar menyumbang bobot 8 persen dalam penilaian Adipura (disusul TPA 17,33%, permukiman 12%, pertokoan 3,2%, dan perkantoran 2,12%), area ini menjadi titik krusial yang kerap menjadi tantangan.
“Pasar memang pusat aktivitas dengan tantangan sampah yang tinggi. Namun, itu bukan alasan untuk membiarkannya kotor.
Justru di situlah tugas kita membuktikan kemampuan menata dan mengelola,” jelasnya.
Transformasi TPA Tamangapa dan Ambisi Merebut Piala
Dalam arahannya, Appi juga menyinggung progres pembenahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala, yang menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemkot.
Secara bertahap, Makassar mengubah pola pembuangan terbuka (open dumping) menjadi sistem penimbunan berlapis (sanitary landfill).
Upaya ini meliputi penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan rutin dengan tanah urug dan bioplastik, serta rehabilitasi kolam penampungan air lindi dan perbaikan drainase untuk mencegah pencemaran lingkungan.
Appi memastikan tidak akan ada lagi TPS liar atau praktik open dumping yang merusak tata kelola persampahan kota.
Mengakui bahwa Makassar sempat menerima sanksi administratif terkait pengelolaan sampah pada penilaian sebelumnya, Appi menegaskan bahwa status kota kini telah bersih dari sanksi tersebut.
“Tahun lalu, jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapat sanksi administrasi. Alhamdulillah, kita sudah keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin membuktikan bahwa Makassar mampu berbenah secara total,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Target Adipura 2026, menurut Appi, harus dimaknai sebagai momentum memperkuat tata kelola kebersihan kota secara holistik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif sesaat.
Ia berharap seluruh OPD, camat, lurah, hingga masyarakat dapat bergerak dalam satu irama.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak akan bisa meraih ini jika bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, bukan hanya saat ada penilaian,” pungkas Appi. (*)


