Sekda Makassar Minta Camat-Lurah Validasi Data 559.967 Warga, Pastikan Bansos Tepat Sasaran



metromakassar.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperketat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui verifikasi dan validasi (verval) berbasis by name, by address, dan titik koordinat geografis.
Langkah strategis ini bertujuan memastikan program perlindungan sosial dan perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi faktual di lapangan.

Fokus pada Akurasi dan Tepat Sasaran
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Verval DTSEN yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota, Senin (12/10/2026).
Rapat ini melibatkan Plh. Kepala Bappeda, seluruh camat dan lurah, serta jajaran perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan DP2KB.
Andi Zulkifly mengungkapkan, data awal menunjukkan terdapat 559.967 jiwa yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 di 15 kecamatan.
Angka ini menjadi sasaran prioritas pemetaan sosial ekonomi kota.
“Data DTSEN adalah acuan utama kita.
Pertama, untuk penyusunan perencanaan pembangunan; kedua, sebagai bahan evaluasi kebijakan; dan ketiga, untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara tepat,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2026).
Tallo Jadi Sorotan Pemetaan Desil
Berdasarkan pemetaan awal, Kecamatan Tallo tercatat memiliki konsentrasi penduduk kelompok desil 1 hingga 5 tertinggi.

Posisi ini diikuti oleh Kecamatan Tamalate, Panakkukang, Biringkanaya, dan Manggala. Temuan ini menarik perhatian karena wilayah dengan kepadatan penduduk besar tidak selalu memiliki konsentrasi kelompok sasaran sosial ekonomi tertinggi.
“Ini yang harus kita cermati dan verifikasi bersama,” ujar mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu.
Ia menekankan bahwa besarnya jumlah penduduk dalam desil tertentu tidak boleh serta-merta menjadi penentu alokasi program tanpa didukung analisis dan kajian faktual.
Verifikasi Ketat Hingga Tingkat RT/RW
Untuk itu, Zulkifly menginstruksikan camat dan lurah untuk memverifikasi langsung kesesuaian identitas penduduk berdasarkan nama dan alamat, sekaligus memeriksa titik koordinat lokasi.

Hal ini bertujuan memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat hingga tingkat RT dan RW.
Pemutakhiran data juga wajib memperhitungkan dinamika kependudukan, seperti perpindahan, kelahiran, dan kematian.
“Yang kita pastikan bukan hanya apakah nama dan alamatnya benar, tetapi juga apakah orangnya benar-benar ada di wilayah tersebut dan bagaimana kondisi ekonomi faktualnya. Jika ada perubahan, harus segera disesuaikan dan dilaporkan sesuai mekanisme,” tambah mantan Camat Ujung Pandang ini.
Intervensi Kebijakan Berbasis Kebutuhan Nyata
Lebih lanjut, Zulkifly menjelaskan bahwa DTSEN bukan sekadar basis data penerima bantuan sosial, melainkan instrumen vital untuk mengidentifikasi persoalan sosial yang memerlukan penanganan terpadu.
Mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Dengan data yang akurat, perangkat daerah dapat merancang intervensi yang spesifik.
“Karakteristik persoalan di setiap wilayah berbeda. Kebutuhan paling mendesak di satu kelurahan mungkin penanganan stunting, sementara wilayah lain lebih butuh pengentasan kemiskinan. Kita harus melihat kebutuhan faktual terlebih dahulu agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” paparnya.
Target Capaian 60 Persen Akhir Tahun
Hasil pemutakhiran ini akan menjadi bahan baku Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.
Meski pengelolaan DTSEN berada di bawah kewenangan instansi teknis, camat dan lurah memegang peran strategis dalam memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.
Zulkifly berharap sinergi antara perangkat daerah dan jajaran kewilayahan dapat mempercepat proses verval, dengan target capaian pendataan mencapai 60 persen hingga akhir tahun 2026.
“Melalui penguatan DTSEN, kita berkomitmen membangun sistem perencanaan dan perlindungan sosial yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)


