Satu Tahun Menjabat, Munafri Arifuddin Siapkan Rotasi Lurah Berbasis Kinerja Murni



MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tengah menggulirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah.
Memasuki usia satu tahun kepemimpinan para lurah, Appi—sapaan akrab Munafri—menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh.
Tak ada lagi toleransi bagi aparatur yang sekadar menggugurkan kewajiban atau berbangga diri dengan serapan anggaran, melainkan dampak nyata yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota, Senin (5/10/2026).
Pergeseran Paradigma: Dari Output Menuju Impact
Menurut Appi, ukuran keberhasilan pemerintahan kini harus bergeser secara fundamental. Pemerintah tidak lagi cukup hanya mengukur kesuksesan dari ramainya kegiatan yang digelar atau besarnya dana yang terserap.

“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” tegas Munafri di hadapan para pimpinan wilayah.
Artinya, keberhasilan tidak diukur dari apa yang berjalan hari ini, melainkan dari perubahan signifikan apa yang terjadi di tengah masyarakat pasca-kegiatan tersebut.
Dinamika ini menuntut para lurah untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, integritas, dan daya inovasi yang tinggi untuk menciptakan perubahan di wilayahnya masing-masing.
Rotasi Jabatan Tanpa “Jatah” Intervensi
Konsekuensi dari evaluasi ketat ini adalah penataan ulang jabatan atau rotasi lurah ke depan.
Appi secara tegas menutup celah bagi praktik intervensi atau “orang dalam” dalam proses perputaran jabatan.
“Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu.
Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan murni seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” ancamnya.

Tim evaluator akan membandingkan data capaian tahun ini dengan periode sebelumnya secara objektif.
Indikatornya pun sangat riil: mulai dari optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga efektivitas agen Perisai di tengah warga.
Lurah, menurut Appi, adalah perpaduan antara pelayan dan pemimpin yang pekerjaannya jauh dari kata mudah karena bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat.
Mengakhiri Era Pemerintahan Sentralistik
Lebih jauh, Munafri menginginkan lahirnya impactful governance yang kolaboratif. Era pemerintahan sentralistik, di mana kebijakan dibuat sepihak dari atas ke bawah, harus segera ditinggalkan.
Masyarakat kini harus dilibatkan mulai dari penyampaian masalah, penentuan prioritas, hingga pengawasan pembangunan.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” pinta Ketua IKA FH Unhas ini.
Ia mencontohkan penanganan pedagang liar atau masalah kebersihan yang harus diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan sekadar penertiban kaku yang memicu gesekan.

Di atas semua itu, integritas adalah harga mati. Lurah adalah wajah pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, sehingga kepercayaan publik tidak boleh tergadaikan oleh aktivitas ilegal apa pun di wilayahnya.
Kamtibmas dan Konsistensi Program Unggulan
Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Appi mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas wilayah bukan monopoli aparat penegak hukum.
Lurah wajib bersinergi dengan tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memetakan potensi konflik sejak dini, mengingat stabilitas keamanan berbanding lurus dengan perputaran ekonomi kota.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma Aparat Penegak Hukum (APH) saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” imbuhnya.
Di penghujung arahannya, Wali Kota juga mengonfirmasi konsistensi program strategis Pemkot Makassar.
Isu pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap menjadi agenda prioritas yang tidak boleh dikendurkan oleh para camat dan lurah.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa penertiban bangunan liar juga tetap berjalan dengan pendekatan komunikasi yang solutif.
Munafri menutup rapat dengan pesan kunci bahwa suksesnya Kota Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan para camat dan lurah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata yang bermakna bagi warganya. (*)


