Ditolak Warga, Lokasi PSEL Makassar Dievaluasi, Pemkot Tunggu Uji Tuntas Danantara


MAKASSAR — Rencana pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar memasuki fase evaluasi kritis.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan tidak akan memaksakan proyek strategis nasional ini jika bertentangan dengan regulasi dan aspirasi warga terdampak.
Aspirasi Warga Jadi Prioritas Utama
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk tidak mengabaikan suara masyarakat dalam menentukan nasib proyek ini.
Hal tersebut disampaikan Appi—sapaan akrab Munafri—saat menerima audiensi Gerakan Rakyat (GERAM) dari warga Tamalanrea di Kantor Wali Kota, Selasa (20/10/2026).
“Apa gunanya ada Pemerintah kota, kalau tidak mendengarkan suara masyarakat. Sehingga kita pastikan aspirasi warga Tamalanrea dan sekitarnya menjadi pertimbangan utama,” tegas Appi
Menurutnya, penolakan warga menjadi salah satu variabel terpenting yang membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya, mengingat proyek ini bersinggungan langsung dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Menunggu Pijakan Hukum dan Uji Tuntas Danantara
Saat ini, proses PSEL di Makassar sedang dalam masa tunggu keputusan pemerintah pusat. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, yang kini berperan dalam percepatan proyek strategis, diminta untuk melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap rencana tersebut.
Appi menjelaskan, proyek ini belum bisa berjalan karena masih ada aspek mendasar yang harus diselesaikan, terutama terkait transisi regulasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 ke Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
“Tidak bisa kita jalankan dan belum kita berpindah kalau tidak ada pijakannya. Artinya, kita harus memastikan seluruh proses ini memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Dalam pertemuan di Jakarta pada 12 Oktober 2026 yang melibatkan Pemkot, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan PT Sarana Utama Synergy (SUS), Pemkot telah mengajukan surat pengakhiran perjanjian kerja sama lama.
Namun, penentuan pihak pelaksana baru berada di luar kewenangan daerah.
“Pemerintah Kota mau mengakhiri perjanjian lama, tetapi siapa yang akan melaksanakan selanjutnya bukan kewenangan kami untuk memutuskan, karena ada Danantara yang akan terlibat sebagai pemegang saham penentu,” jelas Appi.
Sorotan Kelayakan Teknis Lokasi
Selain aspek hukum dan sosial, kelayakan teknis lokasi yang direncanakan di Tamalanrea juga menjadi sorotan tajam.
Sejumlah persyaratan operasional dinilai perlu diverifikasi ulang secara mendalam sebelum ada keputusan final.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian meliputi kecukupan luas lahan, kebutuhan area pengolahan residu (fly ash dan bottom ash/FABA), ketersediaan zona penyangga (buffer zone), akses jalan menuju lokasi, hingga ketersediaan air bersih.
“Kita menunggu Danantara untuk menilai, layak atau tidak layak. Ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi,” ungkap Appi.
Ia menambahkan, jika hasil evaluasi menunjukkan lokasi saat ini tidak memenuhi standar, Pemkot tidak menutup kemungkinan untuk mencari alternatif lokasi lain yang lebih sesuai.
Opsi Pindah Lokasi Masih Terbuka
Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri, yang turut hadir dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu, memperkuat pernyataan Wali Kota. Ia menegaskan bahwa hasil due diligence dari Danantara akan menjadi penentu arah kebijakan selanjutnya.
“Inti dari pertemuan tersebut, semuanya diserahkan kepada Danantara untuk melakukan due diligence yang nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Makassar sebagai bahan pertimbangan,” jelas Hudli.
Hudli mengakui bahwa dinamika penolakan di tengah masyarakat adalah faktor yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah pusat.
“Dengan adanya gejolak di masyarakat, ini menjadi pertimbangan utama sehingga menjadi salah satu hal yang mungkin membuat proyek tidak bisa disetujui di tempat itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Hudli memastikan bahwa Pemkot Makassar tetap berkomitmen agar proyek pengolahan sampah menjadi energi dapat terwujud demi mengatasi krisis persampahan kota.
Hanya saja, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap hukum, kelayakan teknis, dan kenyamanan warga.
“Dengan pertemuan ini, kelanjutan PSEL di Makassar masih menunggu hasil evaluasi pusat. Pak Wali Kota ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tentu dengan tidak melanggar regulasi yang ada,” pungkasnya. (*)


