Appi Beri Peringatan Keras ke OPD soal Serapan APBD: Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat

METROMAKASSAR.COM, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lambatnya realisasi belanja daerah. Memasuki evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran masih jauh dari harapan.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (20/8/2026). Rapat yang dihadiri jajaran SKPD dan para camat ini berlangsung tegang lantaran realisasi anggaran per Agustus baru mencapai 40,96 persen.

Padahal, menurut Munafri, idealnya memasuki bulan Agustus, serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen

“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang berbeda kalau caranya masih sama. Kalau tahun lalu capaian cuma 85 persen dengan cara yang itu-itu saja, dan kita pertahankan, ya tahun ini hasilnya tidak akan berubah signifikan,” tegas Munafri di hadapan para kepala OPD.

Ia menargetkan realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar harus mampu mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran. Namun, ia menekankan bahwa percepatan ini bukan sekadar mengejar angka di atas kertas, melainkan memastikan uang negara berputar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah masyarakat. Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan berbanding lurus dengan manfaat langsung yang didapatkan warga,” ujarnya

Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Appi itu membedah enam faktor penyebab rendahnya realisasi belanja daerah, yang menuntut perubahan pola kerja secara fundamental:

1. Faktor Perencanaan: Masih adanya perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum siap dieksekusi, hingga target yang tidak realistis. Munafri meminta Kepala OPD tidak lepas tangan dan hanya mengandalkan staf perencana. “Kepala Dinas harus tahu apa yang ditandatangani. Jangan anggaran besar hanya di-drive oleh kepala perencanaan, sementara Kepala Dinas tinggal menunggu di ujung untuk tanda tangan,” sindirnya.
   
2. Faktor Pengadaan: Keterlambatan akibat dokumen yang belum siap, proses tender yang molor, hingga desain yang belum tuntas.
3. Pelaksanaan Kegiatan: Munafri mengingatkan pentingnya manajemen risiko dan mitigasi. Antisipasi terhadap cuaca, seperti musim hujan atau kemarau, harus sudah dihitung sejak tahap perencanaan agar tidak menjadi alasan keterlambatan di lapangan.
4. Administrasi: Pentingnya memastikan konektivitas administrasi dari tahap awal, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban akhir.
5. Arus Kas (Cash Flow): Penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan. Ia melarang praktik pembayaran yang dikejar pada penghujung tahun karena perencanaan yang buruk di awal
6. SDM dan Manajemen: Sorotan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sering berganti, sehingga mengganggu kesinambungan pekerjaan.

Munafri juga memperkenalkan pendekatan matriks evaluasi untuk mendeteksi anomali dalam penyerapan anggaran. Ia menyoroti kondisi di mana realisasi fisik tinggi, namun serapan keuangannya rendah.

“Kondisi ini harus disorot lebih tajam, ini red flag (bendera merah). Kita harus pastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan atau indikasi masalah administrasi lainnya,” tegasnya.

Sebaliknya, kondisi ideal adalah ketika serapan keuangan dan realisasi fisik sama-sama tinggi. Sementara itu, kondisi terburuk adalah ketika keduanya sama-sama rendah, yang menandakan tidak adanya kegiatan yang berjalan.

Menutup arahannya, Munafri mengingatkan agar OPD mampu membaca proyeksi (forecast) kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang terjadi, di mana pemerintah seharusnya sudah siap dengan intervensi penyediaan air bersih sejak dini.

“Konsep resilient city (kota tangguh) harus diwujudkan dengan kemampuan membaca potensi persoalan sejak awal. Tahun ini adalah momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja. Tahun depan, kita harus mulai dengan sistem perencanaan dan eksekusi yang jauh lebih baik,” pungkas Munafri.

Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya uang yang habis dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah mampu menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan 1,4 juta penduduk Makassar.(*)