PolitikSulsel

Ketika Politik Pencitraan Runtuh Pada Pilkada 2031

OPINI Politik ditulis oleh: Barly RM

METROMAKASSAR.com, Sulawesi Selatan bukan sekadar provinsi. Ia adalah barometer politik Indonesia Timur. Apa yang terjadi di Sulsel, cepat atau lambat, akan bergema ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Papua. Karena itulah, setiap siklus pemilu di tanah ini selalu menjadi pertarungan sengit — bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana cara mereka menang.

Politik Pencitraan Jalan Pintas Menuju Gunernur, Bupati, Walikota

Selama bertahun-tahun, resep kemenangan di Sulsel terasa seperti formula yang itu-itu saja: bangun dinasti, kuasai jaringan patronase dari kabupaten hingga ke dusun, tebar baliho dari Bulukumba sampai Luwu Timur, dan di era digital — bayar buzzer untuk membanjiri linimasa dengan narasi “merakyat.” Politik pencitraan, dengan segala kemewahannya, menjadi jalan pintas menuju kursi gubernur, bupati, dan wali kota.

Tapi saya berani bertaruh: Pilkada 2031 nanti, formula itu akan patah.

Bukan karena rakyat Sulsel tiba-tiba berubah pikiran. Tapi karena realitas di lapangan sudah berubah drastis, dan pemilih Sulsel — yang sejak dulu dikenal memegang teguh siri’ dan pacce — tidak akan lagi mau dibohongi oleh citra kosong yang tidak menyentuh perut dan masa depan mereka.

Memang benar, era “jualan wajah” atau personal branding semata tanpa substansi program kerja mulai kehilangan taringnya. Pemilih, terutama Gen Z dan Milenial yang akan mendominasi DPT 2031, semakin cerdas dan kritis.

Mereka tidak lagi terhipnotis oleh spanduk raksasa, jingle lagu kampanye, atau janji manis di media sosial jika tidak dibarengi dengan rekam jejak nyata dan solusi konkret. Kandidat seperti itu akan tereleminasi  dengan sendirinya.

Akhir Era “Wajah Tanpa Isi”

Pilkada 2024-2025 menjadi titik balik. Banyak kandidat dengan anggaran kampanye miliaran rupiah dan eksposur media masif justru kalah telak dari kandidat yang minim pencitraan tapi punya rekam jejak solid.

Pada pilkada 2031 – 2032 Era Wajah Tanpa Isi akan benar benar mulai hilang, walaupun masih tetap relevan bagi Sebagian kandidat yang memanfaatkannya . Disisi lain, “Voter fatigue” (kelelahan pemilih) terhadap politik transaksional dan simbolik. Pemilih sudah muak dengan janji yang hanya hidup saat masa kampanye.

Kelelahan itu akhirnya mereka sadari, bila produk yang mereka pilih Adalah hasil dari produk Politik Pencitraan yang “ wajah tanpa isi “

mengapa politik pencitraan akan runtuh di Sulsel pada 2031

Sulsel punya sejarah panjang dengan politik keluarga. Nama-nama besar dari beberapa klan politik tertentu pernah begitu dominan hingga seolah-olah kursi kepemimpinan di Sulsel adalah “warisan” yang diwariskan turun-temurun.

Tanribali Lamo

Pada masanya, nama besar saja sudah cukup untuk mendulang suara dari pelosok Bantaeng hingga Sinjai.

Namun, tren elektoral pasca-2024 menunjukkan retakan yang semakin lebar. Pemilih di Sulsel mulai memisahkan antara nama keluarga dan kinerja nyata. Kegagalan beberapa figur dinasti dalam mempertahankan kekuasaan di level kabupaten/kota pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadi sinyal kuat: darah biru politik bukan lagi jaminan.

Pada 2031, pemilih Sulsel — terutama di wilayah urban seperti Makassar, Maros, Gowa, dan Bone — akan semakin rasional. Mereka tidak lagi bertanya “siapa keluarganya?” melainkan “apa yang sudah dia kerjakan untuk kami?” Politik kekerabatan yang hanya mengandalkan pencitraan nama besar akan kehilangan daya magisnya.

Gen Z Sulsel: Dari Penonton TikTok Menjadi Pemilih Kritis

Pada Pilkada 2031, lebih dari separuh pemilih di Sulsel akan berasal dari Generasi Z dan Milenial muda. Di Makassar saja, ratusan ribu pemilih baru akan masuk DPT — anak-anak muda yang tumbuh dengan smartphone di tangan dan akses informasi tanpa batas.

Berbeda dengan generasi orang tua mereka yang mungkin masih loyal pada patron lokal atau tokoh adat, anak muda Sulsel hari ini jauh lebih kritis. Mereka melihat langsung bagaimana janji kampanye di Pilgub dan Pilkada sebelumnya sering kali menguap begitu saja setelah pelantikan. Mereka menyaksikan jalanan Makassar yang masih banjir setiap musim hujan, kemacetan yang semakin parah di perbatasan Gowa-Maros, dan lapangan kerja yang semakin sempit meski Sulsel diklaim sebagai “gerbang Indonesia Timur.”

Bagi mereka, pencitraan di media sosial — joget di TikTok, foto blusukan yang di-setting, atau narasi “saya anak rakyat” yang dipaksakan — justru memicu cringe dan antipati. Mereka tidak butuh figur yang terlihat merakyat. Mereka butuh pemimpin yang bekerja untuk rakyat.

Siri’ Na Pacce Benteng Terakhir Melawan Politik Kosong

Ini mungkin poin yang paling penting dan paling khas Sulsel. Budaya siri’ (harga diri) dan pacce (rasa peduli/empati sosial) bukan sekadar slogan budaya yang dipajang di spanduk kampanye. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, ini adalah nilai hidup yang nyata.

Ketika seorang pemimpin terpilih melalui pencitraan tetapi kemudian mengkhianati kepercayaan rakyat — tidak hadir saat bencana, tidak memperjuangkan aspirasi daerah, atau justru terlibat skandal korupsi — maka siri’ masyarakat Sulsel akan terusik.

Dan ketika siri’ sudah terusik, hukuman politik yang diberikan bisa sangat keras dan permanen.

Pilkada 2031 akan menjadi ujian besar: apakah para kandidat masih berani mengandalkan pencitraan kosong di hadapan pemilih yang siri’-nya sudah berkali-kali dilukai oleh janji-janji palsu?

Sulsel Butuh Pemimpin, Bukan Selebriti Politik

Pilkada 2031 di Sulawesi Selatan akan menjadi titik balik. Runtuhnya politik pencitraan di tanah ini bukan sekadar tren elektoral biasa — ia adalah manifestasi dari kedewasaan pemilih yang menolak terus-menerus diperlakukan sebagai objek mobilisasi.

Bagi para calon gubernur, bupati, dan wali kota yang akan bertarung di 2031, pesannya jelas: jangan datang ke Sulsel dengan modal baliho dan buzzer. Datanglah dengan rekam jejak yang bersih, program yang terukur, dan keberanian untuk berdialog langsung dengan warga — dari nelayan di Jeneponto hingga petani di Enrekang.

Sulawesi Selatan tidak butuh selebriti politik. Sulsel butuh pemimpin yang punya pacce — yang benar-benar merasakan penderitaan rakyatnya dan bekerja untuk menyelesaikannya.