MakassarPerumda Parkir

Perumda Parkir Makassar Raya Gelar Bimtek SDM 2026: “Pelayanan Adalah Nyawa Perusahaan”

metromakassar.com, MAKASSAR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2026 di Hotel Ibis Styles, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Makassar, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali (ARA), serta jajaran direksi dan Dewan Pengawas. Kehadiran narasumber dari berbagai instansi penegak hukum dan pengawas, seperti Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Khaerul Fahmi, perwakilan Inspektorat, Kantor Akuntan Publik (KAP) Ikhsan, hingga Polrestabes Makassar, menegaskan keseriusan perusahaan dalam membenahi ekosistem perparkiran di Kota Makassar.

Tiga Pilar Utama: Pelayanan, Penataan, dan Pendapatan

Dalam sambutannya, Direktur Utama Adi Rasyid Ali menekankan bahwa pengalaman dan kemampuan kerja semata tidak lagi cukup di era modern. Perubahan organisasi yang menyeluruh membutuhkan fondasi SDM yang terus diasah melalui edukasi, pembinaan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

“Ini sangat penting. Kita boleh memiliki tenaga ahli dan pengalaman yang mumpuni, tetapi jika kapasitas SDM tidak terus ditingkatkan, akan sulit melakukan perubahan secara menyeluruh. Transformasi membutuhkan proses, waktu, dan komitmen,” ujar ARA.

Ia juga merumuskan tiga pilar utama yang wajib menjadi fokus seluruh jajaran Perumda Parkir Makassar Raya, yakni pelayanan, penataan, dan pendapatan, dengan penekanan khusus pada prioritas layanan.

“Yang paling utama adalah pelayanan, kemudian penataan, dan terakhir pendapatan. Ini adalah hierarki yang harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh karyawan, dari level manajemen hingga petugas lapangan,” tegasnya.

Sinergi Penegakan Hukum dan Pencegahan Dini

Kehadiran aparat penegak hukum dalam Bimtek ini memberikan sinyal kuat terkait pemberantasan praktik perparkiran yang merugikan masyarakat. Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Khaerul Fahmi, menjelaskan bahwa fungsi intelijen kejaksaan tidak hanya berfokus pada penuntutan perkara, tetapi juga pada pencegahan melalui penerangan hukum.

See also  Dugaan Penikaman Pengemudi Ojol di Samping Mall Ratu Indah, Parkir di Jalan Mawas Makassar Resmi Ditiadakan

Mengusung slogan “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, ia menekankan bahwa kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat dan lembaga pemerintahan bertujuan untuk memberikan edukasi agar pelanggaran tidak terjadi sejak awal.

“Kami berupaya hadir bukan hanya ketika ada masalah, tetapi bagaimana kami hadir sebelum masalah itu terjadi. Itulah esensi dari fungsi intelijen kejaksaan, yakni memberikan penerangan dan pemahaman hukum secara preventif,” jelas Khaerul.

Senada dengan hal tersebut, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Darwis, menyoroti pentingnya legitimasi petugas parkir. Ia menegaskan bahwa seluruh juru parkir yang beroperasi di wilayah Perumda Parkir Makassar Raya wajib merupakan petugas resmi yang telah terdaftar.

“Legalitas tersebut harus dibuktikan melalui kelengkapan atribut dan identitas resmi, seperti kartu identitas (ID Card), karcis parkir resmi, serta rompi atau seragam petugas sesuai standar perusahaan. Ini adalah instrumen vital untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam membedakan petugas resmi dengan parkir liar,” paparnya.

Kepatuhan Regulasi dan Transparansi Keuangan

Dari sisi pengawasan internal, perwakilan Inspektorat, Arwin Dahlan, mengingatkan pentingnya kepatuhan mutlak terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan, program, maupun kegiatan operasional perusahaan wajib memiliki landasan hukum yang jelas dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kelembagaan,” tuturnya.

Melengkapi aspek pengawasan, Tim BPKP Perwakilan/Akuntan Publik, Dr. Harun, menekankan urgensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ia mengingatkan bahwa setiap sumber penerimaan perusahaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diidentifikasi, serta didukung mekanisme pemungutan yang sesuai regulasi.

“Seluruh transaksi keuangan wajib melalui proses penginputan, pencatatan, dan pelaporan secara sistematis, akurat, serta dapat diverifikasi. Hanya dengan cara ini, pengelolaan keuangan perusahaan yang transparan, tertib, dan akuntabel dapat benar-benar terwujud,” pungkas Dr. Harun.

See also  Halaman Balai Kota Makassar Sulap Jadi Panggung Kegembiraan! Porseni HUT RI ke-81 Bikin Semua Larut dalam Tawa

Melalui Bimtek ini, Perumda Parkir Makassar Raya menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengejar target pendapatan daerah, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan yang bersih, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Makassar.