Di Balik Antrean BBM – Kelangkaan LPG – Pemadaman Listrik : Ada Krisis Kepercayaan yang Lebih Dalam

Opini Publik: Barly RM ( Pemerhati Kebijakan Publik Kota Makassar )

metromakassar.com, MAKASSAR – Minggu, 13/9/2026 Krisis energi yang melanda Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, bukan sekadar masalah teknis distribusi atau pasokan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini adalah manifestasi dari retaknya kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat”.

Ketika klaim pejabat Pertamina menyatakan stok “aman” sementara warga menghabiskan berjam-jam dalam antrean yang mengular, yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tetapi kelangkaan kejujuran.

Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan Masyarakat mengalami Panic buying (pembelian panik) sehingga pembelian BBM mengalami kelonjakan besar.

“ Panic Buying tidak terjadi tanpa dasar. Secara psikologis masyarakat melihat penumpukan kendaraan di beberapa SPBU, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa terjadi kelangkaan BBM.”

“ Seharusnya Pemerintah turun melihat fakta di lapangan, melihat dimasalahnya sehingga menimbulkan kepanikan kepada Masyarakat.”.

Kontradiksi tajam antara narasi resmi dan fakta lapangan menciptakan apa yang disebut dissonansi kognitif kolektif. Bagi warga Makassar, SPBU yang kosong dan kemacetan akibat antrean adalah bukti empiris yang tak terbantahkan.

Namun, ketika otoritas terus-menerus menyangkal realitas ini dengan jargon-jargon administratif seperti “stok aman” atau “distribusi lancar”, pesan yang diterima publik bukanlah ketenangan, melainkan penghinaan terhadap kecerdasan mereka.

Bahasa kekuasaan yang digunakan untuk membungkus kegagalan tata kelola ini justru menjadi bensin bagi api kemarahan publik.

Seperti yang disoroti oleh berbagai media lokal, istilah “aman menurut siapa?” telah menjadi retorika perlawanan yang valid di tengah penderitaan sehari-hari warga.

Kelangkaan energi memiliki efek domino yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat:

• Kerugian Produktivitas: Jam-jam yang terbuang di antrean SPBU adalah jam kerja yang hilang bagi pekerja harian, ojek online, dan pengusaha kecil. Ini adalah pajak tersembunyi yang dibebankan kepada rakyat miskin.
• Eskalasi Konflik Sosial: Tekanan psikologis akibat ketidakpastian pasokan memicu konflik horizontal. Rebutan antrean di SPBU bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat, tetapi cerminan dari rasa takut akan ketidakadilan akses.
• Gangguan Pendidikan: Kebijakan sekolah daring yang diberlakukan sebagai respons atas kemacetan parah menunjukkan betapa luasnya dampak krisis ini. Pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas, terpaksa dikorbankan karena infrastruktur dasar gagal berfungsi.

Munculnya Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) dan elemen masyarakat lainnya dalam aksi unjuk rasa menandai titik balik penting.

Kemarahan yang sebelumnya tersimpan dalam keluhan pribadi kini telah bertransformasi menjadi tekanan politik terorganisir.

Tuntutan untuk evaluasi tata kelola energi, bahkan hingga level menteri, menunjukkan bahwa publik tidak lagi menerima penjelasan teknis semata. Mereka menuntut akuntabilitas politik.

Aksi massa ini adalah sinyal bahaya bagi stabilitas pemerintahan daerah maupun pusat. Jika isu kebutuhan dasar seperti energi dan pangan terus dibiarkan menjadi sumber frustrasi, maka legitimasi pemerintah akan terus terkikis.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus segera mengubah pendekatan komunikasinya:

• Hentikan Denialisme: Akui adanya masalah distribusi atau pasokan jika memang ada. Kejujuran adalah langkah pertama menuju solusi.
• Transparansi Data: Buka data stok dan distribusi secara real-time kepada publik agar tidak ada ruang bagi spekulasi atau tuduhan penimbunan.
• Solusi Jangka Pendek dan Panjang: Selain upaya normalisasi distribusi, perlu ada evaluasi mendalam terhadap ketergantungan pada subsidi BBM dan percepatan transisi energi yang lebih adil.

“Krisis di Makassar adalah peringatan keras bagi seluruh Indonesia”.

Ketika pemerintah gagal melihat antrean panjang, mesin yang mogok dan tangisan warga yang kelelahan mengantre, maka suara protes di jalanan akan semakin lantang.

Kepercayaan publik adalah aset paling mahal, dan sekali hancur, sangat sulit untuk dibangun kembali .