Atasi Kemacetan dan Pungli, Pemkot Makassar Siapkan Gedung Parkir Terintegrasi Berbasis Digital
METROMAKASSAR.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah menyiapkan langkah terobosan guna mengatasi persoalan klasik perkotaan: kemacetan akibat parkir liar dan praktik pungutan liar (pungli).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menginstruksikan Perumda Parkir Makassar Raya untuk merancang sistem perparkiran modern yang terintegrasi, berorientasi pada pelayanan publik, dan didukung teknologi digital.
Instruksi ini disampaikan Appi saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Kantor Balai Kota, Senin (15/6/2026).
Langkah ini merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaktertiban lalu lintas dan keberadaan juru parkir (jukir) ilegal yang kerap membebani pengguna jalan.
Konsep Pilot Project: Gedung Parkir Bertingkat dan Digitalisasi
Wali Kota menekankan bahwa penanganan parkir tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional. Ia mengusulkan pembentukan kawasan percontohan (pilot project) penataan parkir melalui pembangunan gedung parkir bertingkat (building parking) yang dilengkapi sistem digitalisasi.
“Kita butuh solusi konkret. Saya menyarankan agar satu lokasi dijadikan percontohan, misalnya di kawasan pusat keramaian seperti Jalan Boulevard atau Pengayoman. Konsepnya adalah gedung parkir terintegrasi dengan sistem pembayaran digital,” ujar Appi.
Menurutnya, keberhasilan proyek percontohan ini akan menjadi tolak ukur apakah model tersebut layak direplikasi di kawasan lain di Kota Makassar. Transformasi sektor perparkiran ini dipandang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tata kota yang tertib, nyaman, dan modern.
Optimalisasi Lahan Strategis: Fokus pada Metro Tanjung Bunga
Selain konsep infrastruktur, Appi juga meminta Perumda Parkir segera melakukan kajian terhadap lahan-lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan untuk fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu lokasi prioritas yang disoroti adalah kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, khususnya di sekitar Trans Studio Mall Makassar dan Phinisi Point (PIPO).
Kawasan ini dikenal memiliki volume kendaraan tinggi, namun sering mengalami kemacetan parah akibat penggunaan bahu jalan untuk parkir, aktivitas keluar-masuk kendaraan yang tidak teratur, serta keberadaan jukir liar.
“Kita perlu mencari solusi realistis. Jika ada lahan kosong yang memungkinkan dimanfaatkan sementara melalui mekanisme kerja sama atau penyewaan, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan building parking,” jelas Appi.
Dengan memanfaatkan lahan tidur secara optimal, Pemkot berharap dapat mengurangi ketergantungan pada badan jalan sebagai area parkir, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
Transformasi Layanan: Transparansi Digital dan Humanisme Jukir
Di sisi infrastruktur lunak, Wali Kota menekankan pentingnya transformasi pelayanan melalui digitalisasi. Sistem pembayaran non-tunai (cashless) dan pengawasan berbasis teknologi dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah, serta memberantas pungli.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Appi juga menyoroti aspek sumber daya manusia, khususnya perilaku juru parkir resmi yang berada di bawah pembinaan Perumda Parkir. Ia menginstruksikan agar seluruh jukir bersikap lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melayani masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana jukir-jukir ini bisa lebih humanis kepada masyarakat. Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan ‘Parkir Gratis’, masih ada oknum yang meminta bayaran. Ini adalah pelanggaran serius yang harus segera dibenahi,” tegas Appi.
Ia menambahkan, Perumda Parkir harus membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat terkait kondisi eksisting dan langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa reformasi perparkiran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Harapan Menuju Kota Cerdas dan Tertib
Melalui kombinasi infrastruktur fisik (gedung parkir), teknologi (digitalisasi), dan peningkatan kualitas SDM (jukir humanis), Pemkot Makassar berharap persoalan parkir liar, pungli, dan kemacetan dapat diminimalisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan parkir di Kota Makassar. Banyak aduan masyarakat yang masuk, dan ini membutuhkan solusi konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” pungkas Appi.
Langkah strategis ini menandai komitmen serius Pemkot Makassar dalam mewujudkan tata kelola transportasi perkotaan yang efisien, adil, dan berorientasi pada kenyamanan warga. (*)