Akhiri Masa Penantian 7 Tahun, Pemkot Makassar Lantik 47 Kepala Puskesmas Definitif

METROMAKASSAR.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi mengukuhkan dan mengambil sumpah/janji 47 Kepala Puskesmas definitif lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (17/6/2026).

Pelantikan ini menandai berakhirnya masa kekosongan jabatan struktural definitif sejak tahun 2019, sekaligus menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan dasar di ibu kota Sulawesi Selatan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memimpin langsung prosesi pengukuhan yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nanda, Ketua TP PKK Melinda Aksa, unsur Forkopimda, para camat se-Kota Makassar, serta jajaran DPRD.
Kepastian Kepemimpinan Setelah 7 Tahun Vakum
Pelantikan ini memiliki nilai historis penting karena merupakan pengukuhan definitif pertama sejak tahun 2019. Sebelumnya, posisi kepala puskesmas diisi oleh pelaksana tugas (Plt) akibat adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi jabatan di lingkungan pemerintahan.
“Pelantikan kepala puskesmas definitif kali ini memiliki arti sangat penting. Terakhir kali pengukuhan definitif dilakukan pada tahun 2019. Kepastian kepemimpinan ini krusial agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Appi dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara instan. Pemkot Makassar melalui kolaborasi antar-perangkat daerah telah melaksanakan tahapan seleksi yang ketat, objektif, dan akuntabel, meliputi verifikasi administrasi, uji kompetensi, wawancara, hingga penilaian rekam jejak dan integritas.
“Kami berharap yang terpilih adalah ASN dengan kompetensi manajerial, teknis, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Ini bukan pekerjaan sampingan, melainkan amanah besar yang menyangkut nyawa masyarakat,” tegas Appi.
Fokus Promotif-Preventif: Stunting, Sanitasi, dan Penyakit Menular
Prioritas utama yang harus dijalankan meliputi:
Percepatan penurunan angka stunting.
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Penjagaan kesehatan lingkungan dan sanitasi.
Appi menekankan bahwa fungsi puskesmas tidak lagi terbatas pada pelayanan kuratif (pengobatan), tetapi harus dimaksimalkan sebagai ujung tombak upaya promotif dan preventif. Para kepala puskesmas baru diinstruksikan untuk proaktif mengidentifikasi masalah kesehatan di wilayah kerja masing-masing dan menghadirkan solusi cepat.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang responsif, mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan. Puskesmas harus menjadi jawaban atas persoalan kesehatan mereka, bukan sekadar kantor administratif,” kata Appi.
Sinergi Strategis: Tandem Kepala Puskesmas dan Camat
Dalam kesempatan tersebut, Appi sengaja menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar. Ia menilai bahwa keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada kolaborasi erat antara kepala puskesmas dan pemerintah kecamatan.
“Saya sengaja menghadirkan para camat karena mereka adalah mitra strategis di wilayah. Kepala puskesmas dan camat harus menjadi ‘tandem’ yang kuat. Sinergi ini penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga sosial,” jelasnya.
Appi meminta para camat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan fasilitas dan program puskesmas, sehingga pembangunan kesehatan dapat berjalan maksimal di tingkat akar rumput.
Digitalisasi SDM Kesehatan: Akurasi Data sebagai Basis Kebijakan
Selain aspek operasional, Appi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berbasis data. Ia menginstruksikan seluruh kepala puskesmas untuk memastikan pemutakhiran data tenaga kesehatan pada Sistem Informasi SDM Kesehatan (SDMK) dilakukan secara berkala dan akurat.
“Data SDMK harus valid dan terkini. Ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, distribusi tenaga, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan SDM di masa depan. Kebijakan pemerintah harus tepat sasaran, dan itu dimulai dari data yang benar,” tutur Appi.
Amanah Besar: Integritas dan Inovasi Layanan
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menegaskan bahwa jabatan kepala puskesmas adalah amanah besar yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Ia berharap para pejabat baru dapat bekerja dengan integritas tinggi, profesionalisme, dan semangat melayani.
“Pengukuhan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan. Kami berharap kehadiran puskesmas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui layanan yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” ujar Aliyah.
Ia mengajak seluruh kepala puskesmas untuk memperkuat kolaborasi tidak hanya dengan camat, tetapi juga dengan kelurahan, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat lainnya. Menurutnya, pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Dengan dilantiknya 47 kepala puskesmas definitif ini, Pemkot Makassar optimis dapat mewujudkan tata kelola kesehatan yang lebih baik, transparan, dan berdampak nyata bagi terciptanya masyarakat Kota Makassar yang sehat dan sejahtera. (*)